Ini Lima Provinsi dengan UMP Tertinggi dan Terendah di Indonesia

Pemerintah Indonesia kembali menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026, dan variasi angka UMP di berbagai provinsi mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi, biaya hidup, dan produktivitas lokal di seluruh Nusantara.

Provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia tahun 2026 dipimpin oleh DKI Jakarta dengan besaran sekitar Rp5,729,876 per bulan, yang mencerminkan tingginya biaya hidup dan kebutuhan dasar di ibu kota negara. Provinsi lain dengan UMP tinggi termasuk Papua Selatan (±Rp4,508,850), Papua (±Rp4,436,283), Papua Tengah (±Rp4,295,848), dan Bangka Belitung (±Rp4,035,000).

Sebaliknya, sejumlah provinsi mencatat UMP terendah di 2026 berdasarkan data resmi pemerintah, seperti Bengkulu sekitar Rp2,827,250 dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sekitar Rp2,673,861 — angka ini berada di bawah rata-rata nasional karena biaya hidup yang relatif lebih rendah dan struktur ekonomi lokal yang berbeda.

Perbedaan UMP antara provinsi satu dengan yang lain tidak terjadi secara kebetulan. Beberapa faktor utama yang memengaruhi besaran UMP adalah tingkat inflasi, biaya hidup regional, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan daya saing ekonomi daerah. Provinsi dengan pusat bisnis dan kegiatan ekonomi besar seperti Jakarta harus menetapkan UMP lebih tinggi untuk menutupi kebutuhan hidup pekerja yang lebih besar; sementara daerah dengan biaya hidup yang lebih rendah cenderung menetapkan UMP yang juga lebih moderat.

Penetapan UMP — baik yang tinggi maupun rendah — punya tujuan penting dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Menurut para pakar ekonomi, UMP berfungsi sebagai garis batas remunerasi minimum yang harus dipatuhi pengusaha agar pekerja mendapatkan penghasilan layak sesuai standar kebutuhan hidup setempat. Ini membantu melindungi pekerja dari eksploitasi dan ketidakpastian upah di pasar tenaga kerja. Di sisi lain, UMP juga bisa menjadi insentif untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, karena pemberi kerja harus menyeimbangkan upah dengan kemampuan finansial dan produktivitas tenaga kerja.

Bagi pekerja, UMP yang ditetapkan dengan mempertimbangkan inflasi dan biaya hidup lokal berarti kepastian penghasilan minimum yang lebih adil, yang bisa membantu dalam perencanaan keuangan keluarga, daya beli, serta stabilitas ekonomi. Dengan UMP yang kompetitif, pekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan tanpa tekanan berlebihan.

Namun demikian, kenaikan UMP juga punya tantangan tersendiri bagi dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah yang harus menyesuaikan struktur biaya agar tetap kompetitif tanpa mengurangi tenaga kerja. Karena itu, penetapan UMP selalu menjadi dialog antara pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha untuk menemukan titik keseimbangan terbaik di masing-masing daerah.